Hukum Perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yaitu hukum yang bersumber dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan  berupa aturan - aturan atau ketentuan hukum sebagai pedoman berisi hak dan kewajiban dalam hubungan orang-dengan orang, orang dan badan hukum yang meliputi perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun UU yang mempunyai kepentingan dalam ruang lingkup harta kekayaan. 

Tim Pengajar : 

1. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
2. Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
3. Muslim Nugraha, S.H., M.H.
4. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mata kuliah Hukum Perkawinan adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa FH-UNSRI. Materi perkuliahan yang diberikan ke mahasiswa berupa pengayaan mengenai apa itu perkawinan, tujuan, asas-asas, syarat sah, syarat-syarat pencatatan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, putusnya perkawinan, perkawinan di luar negeri, perkawinan campuran, dan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan juga akan menyinggung masalah Akibat perkawinan dan perceraian terhadap harta perkawinan dan anak yang dibawa dan/atau dihasilkan dari perkawinan.

Mata kuliah Hukum Dagang adalah mata kuliah dasar hukum yang ditawarkan kepada mahasiswa pada Semester 2 (dua), yang substansinya  dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan menganalisis dan menjelaskan dogmatik dan praktik Hukum Dagang. Mata kuliah Hukum Dagang substansinya meliputi [1] Dasar-dasar hukum dagang Indonesia terkait dengan hukum perdata  [2] Sumber hukum dagang yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi [3] Organisasi dagang [4] merek perusahaan dan merek dagang  [5] Bentuk-bentuk badan usaha [6] Surat berharga dan surat yang mempunyai harga [7] Hukum Asuransi [8] Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [9] Hukum Perlindungan Konsumen [10] Hukum Perbankan

Hukum Adat merupakan sarana utama yang membekali mahasiswa agar dapat memahami  Arti Penting dari Manfaat Mempelajari Hukum Adat terhadap Pembentukan Hukum Nasional.  Hukum adat bersama dengan hukum positif lainnya yang sifatnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan secara faktual merupakan the living law. Pokok bahasan yang dijabarkan dalam mata kuliah ini terkonsentrasi pada sifat hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, susunan  masyarakat  adat,  serta  agar  mahasiswa  mampu  menganalisis  kedudukan  perseorangan  dalam  hukum  adat, membahas pertanahan adat, hak konstitusional masyarakat adat serta cita hukum nasional.