Mata kuliah ini akan menyajikan dan membahas tentang teori-teori perkembangan filsafat hukum, ajaran- ajaran tentang filsafat hukum sumber dan berbagai metode/teknik pembelajaran serta evaluasi hasil pendidikan filsafat hukum

Mata Kuliah ini menyajikan dan membahas serta melaksanakan Perencanaan Pembelajaran  bagi  mahasiswa dan berbagai teori-teori dan metodelogi dalam merencanakan suatu progam pengajaran bidang keilmuan PPKn. Meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan di dalam kelas.

Pembelajaran Mikro merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang, memahami dasar-dasar pembelajaran mikro, Menyusun rencana pelaksanaan pengajaran (RPP),modul ajar, membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan dasar mengajar terbatas, kompetensi keterampilan dasar mengajar terpadu, membentuk kompetensi kepribadian, dan membentuk kompetensi sosial.

Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan demokrasi, yang meliputi: kajian teoritik- analitik tentang dinamika relasi demokrasi dan pendidikan, sejarah pemikiran demokrasi, proses, karakteristik, dan macam demokrasi. ideologi demokrasi pendidikan. membangun demokrasi pendidikan.desentralisasi dan otonomi pendidikan komodifikasi dan liberalisasi pendidikan.kebijakan menuju mutu pendidikan.

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik, karena di dalam kebijakan publik terdapat segala hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep, landasan, prinsip dan fungsi etika dalam organisasi/birokrasi dan kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam organisasi, kebijakan dan pelayanan publik, serta memberikan penghayatan tentang kewajiban dan tugas-tugas khusus yang diemban oleh seorang profesional dalam kegiatan organisasi publik

Mata kuliah ini membahas tentang  konsep-konsep dalam  hukum perdata serta hak-hak dan kewajiban  dalam hukum  perdata yang harus diketahui  mahasiswa sebagai Warga Negara dan/atau subjek hukum.

Matakuliah ini merupakan salah satu matakuliah fakultas yang berbobot 2 SKS, yang dalam pelaksanaannya mahasiswa akan mempelajari secara teoritis dan praktis. Secara teoritis mahasiswa akan mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran pada kelas digital, pemanfaatan teknologi digital yang aman dan etis dalam pembelajaran secara aktif dan kolaboratif, desain perencanaan pembelajaran di kelas digital, pengelolaan pembelajaran kelas digital, pelaksanaan pembelajaran kelas digital serta evaluasi pembelajaran kelas digital. Secara praktik, mahasiswa akan melakukan praktikum di laboratorium Multimedia, sehingga mereka mampu menerapkan berbagai aplikasi learning management system (LMS), diantaranya: Moodle, Gnomio, Schoology, Google Clasroom dan Nearpod. Selain itu juga mempelajari optimalisasi penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran secara online seperti Zoom, Google Meet, UsCamzy, dan SkyHype, serta pelaksanaan penilaian pada kelas digital (online assesment)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa PKn mengenai Ilmu negara. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ilmu negara yang meliputi peristilahan dan batasan, objek kajian, hubungan dengan ilmu lain, dan metode penyidikan ilmu negara. Kemampuan menjelaskan teori-teori pembenaran hukum suatu negara (dasar pengahalalan hukum suatu negara) beserta pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis teori pertumbuhan dan lenyapnya negara beserta pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI. Pemahaman dan kemampuan menganalisis teori tujuan dan fungsi negara dan pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI.